Berita DPRD Balikpapan
DPRD Balikpapan Kritik Sistem Pendataan Stunting, Honor Kader Diminta Tak Ditunda
Data stunting di Balikpapan dipersoalkan karena temuan lapangan berbeda dari catatan posyandu
Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH
DATA STUNTING - Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menyoroti ketidaktepatan data stunting yang dinilai muncul akibat mobilitas penduduk dan alat ukur posyandu yang tidak presisi. Ia menegaskan pentingnya pelatihan teknis bagi kader sebelum pemberian insentif agar pendataan lebih akurat tanpa menghambat hak mereka. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH)
"Saya sudah bilang, sambil data diperbaiki, honor kader jangan sampai tertunda. Kalau menunggu datanya beres dulu, kapan honornya keluar?" ujarnya.
Menurut Iim, penanganan stunting adalah program prioritas yang tidak boleh menunggu penyelesaian administratif.
Komitmen pembiayaan program harus tetap berlanjut di tengah upaya perbaikan sistem.
"Stunting ini program penting. Pembiayaan harus tetap jalan," tutupnya. (*)
Berita Terkait: #Berita DPRD Balikpapan
| DPRD Balikpapan Dalami Site Plan Grand City, Tegaskan Pengembang Tak Bisa Cuci Tangan |
|
|---|
| Inisiasi Raperda Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak, DPRD Balikpapan Targetkan Pembahasan Tahun 2026 |
|
|---|
| APBD Terancam Penyesuaian, DPRD Balikpapan Singgung PAD Sektor Jasa jadi Tameng |
|
|---|
| DPRD Balikpapan Dorong Regulasi Lingkungan yang Komprehensif, Prioritaskan Kawasan Pendidikan |
|
|---|
| DPRD Balikpapan Dorong Pembangunan Berbasis Warga, Taufik Ubah Lahan Tidur Jadi Kebun Produktif |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20251120_Anggota-Komisi-IV-DPRD-Balikpapan-Iim.jpg)