Daftar Alokasi Bantuan Pemprov Kaltim untuk Turunkan Stunting di Daerah, Tahun Depan tak Ada

Ini terkait langsung dengan program kerja kepala daerah.

"Namun, yang terpenting adalah intervensi spesifik.

Kita bisa melakukan hal ini, melalui beberapa OPD terkait di daerah masing-masing, agar intervensi spesifik ini dilakukan secara masif di daerahnya," jelasnya.

Menurut dia, provinsi dan kabupaten/kota harus kerja sama lebih solid.

Terutama mengawasi ibu hamil sejak awal agar stunting bisa dicegah.

Data menunjukkan ada 39.137 kasus stunting di Kaltim.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu diminta mulai memonitor setiap balita stunting. 

Tujuannya agar puskesmas dan posyandu bisa memberikan layanan yang tepat sasaran.

"Kita berharap bahwa tahun depan kami ingin nilai, nilai stunting di Kalimantan Timur benar-benar turun dan sesuai dengan prevalensi stunting nasional," kata Seno Aji.

Baca juga: Pemprov Kaltim Berupaya Turunkan Angka Stunting via Program B2SA  

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram