Membaca Upaya Cerdas Memperpanjang Narasi IKN 

Sikap dilema ini sesungguhnya sempat terbaca saat Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan uang untuk kelanjutan IKN di angka ratusan miliar.

Waktu itu alasannya sederhana, yaitu menunggu kebijakan politik Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 

Anggaran tersebut kemudian berubah setelah Prabowo sebagai presiden terpilih menegaskan komitmen politiknya untuk melanjutkan proyek IKN.

Saat itu, untuk 2025 pemerintah menyiapkan angka Rp 15 triliun untuk IKN. 

Keputusan politik Prabowo untuk melajutkan IKN ini tidak sesederhana yang kita bayangkan.

Prabowo harus pandai merayu investor asing masuk ke IKN sebagaimana perencanaan awal proyek ini.

Baca juga: Kenapa Pekerja Rela Terima Upah di Bawah Rp 3.579.313?

Selain itu Prabowo juga harus memastikan keuangan kita cukup untuk membiayai proyek berbiaya besar ini, disamping kebutuhan lain termasuk program makan siang bergizi yang menjadi janji politik Prabowo. 

Anggap saja Prabowo mampu mengatur soal keuangan tersebut, namun masalah tidak otomatis selesai.

Prabowo masih harus pandai meyakinkan sejumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kita juga segera memindahkan kantor perwakilan mereka di kawasan IKN di Kalimantan Timur. 

Dari sini, pelan dan pasti pertanyaan tentang kebijakan membuka IKN untuk publik ini tentu bagian dari narasi untuk memperpanjang asa agar proyek pembangunan IKN masih bisa dianggap rasional. 

Menjadikan kawasan IKN seolah sebagai destinasi wisata dengan nomenklatur bukan tempat wisata, setidaknya mampu menjadi narasi lain tentang proyek karya Jokowi ini.

Baca juga: Ketika yang Miskin Prestasi Ikut Difasilitasi Negara

Selain itu, membuka KIPP untuk bisa dikunjungi juga bisa dimaksudkan untuk utilitas sampingan dari fungsi sebagai kantor pemerintahan menjadi ajang kunjungan publik.

Apa pun itu, Kalimantan Timur masih tetap berharap agar proyek IKN ini akan menjadi jilid ketiga ekonomi Kaltim, usai jilid pertama berupa kayu, dan jilid kedua berupa batu bara dan energi lainnya terus diambil dari perut bumi Kalimantan Timur. 

Kaltim masih terus memelihara harapan agar proyek IKN tidak lagi egois seperti membangun menara gading di dalam tembok, namun justru lupa dan tidak mengajak serta melibatkan Kalimantan Timur untuk ikut berakselerasi bersama. 

Sederhana saja indikatornya, ketika di Kaltim masih ada kabupaten yang terisolasi jalan darat semacam Mahakam Ulu, maka IKN masih egois.

Begitu pula jika infrastruktur jalan, layanan kesehatan dan pendidikan di Kaltim masih bermasalah, maka sesungguhnya proyek IKN adalah proyek yang tidak beretika terhadap masyarakat Kalimantan Timur. (*)