TOPIK
Pemangkasan Dana Transfer Daerah
-
Fraksi Demokrat DPRD Kutim mengingatkan pemerintah agar belanja pegawai tidak membebani APBD perubahan 2025 dan mengurangi ruang fiskal publik
-
Pemkab Paser masih menunggu kepastian jumlah Dana Transfer 2026, di tengah kabar pemangkasan anggaran yang bisa berdampak pada pembangunan daerah
-
APBD Bontang 2026 diproyeksi turun hingga Rp2,1 triliun, Pemkot diminta efisiensi agar program prioritas tetap berjalan
-
DPRD Kaltim soroti proyeksi pemangkasan APBD-Perubahan 2025 dan murni 2026 yang diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun
-
Pemerintah pusat menetapkan kenaikan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun.
-
Dana transfer ke daerah diprediksi dipangkas hingga 50 persen. Gubernur Kaltim, Rudy Masud soroti kepastian Dana Bagi Hasil (DBH).
-
Rudy Masud memprediksi bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) akan mencapai minimal 50 persen
-
Menteri Keuangan menyebut anggaran transfer ke daerah ditambah Rp 43 triliun, Bupati masih menantikan kepastian dana yang diterima Kukar.
-
Total nilai anggaran TKD tahun depan ditetapkan sebesar Rp693 triliun, naik sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya
-
Tambahan dana TKD 2026 dinilai belum cukup. Walikota Bontang tetap minta TKD tak dipangkas dan usulkan Pph-21 dikembalikan ke daerah
-
Kepala BPKAD Mahakam Ulu, Yohanes Andy Abeh, menyebutkan, estimasi penerimaan TKD tahun 2025 turun hingga 75 persen
-
Walikota Bontang, Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni tetap berharap pemerintah pusat tidak memangkas dana transfer ke daerah
-
Besaran dana Transfer ke Daerah yang diterima Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Pusat dalam 5 tahun terakhir
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berhasil lobi DPR, anggaran TKD 2026 ditambah. Kaltim berharap Dana Bagi Hasil (DBH) tak dipangkas
-
Inilah permintaan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud ke Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud soal pemotongan DBH pemerintah pusat.
-
DPD RI dari Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam angkat bicara terkait rencana pemerintah pusat.
-
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi ancaman serius terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
-
Pemangkasan tersebut berdasarkan kebijakan semasa Menteri Keuangan dijanat oleh Sri Mulyani
-
DPRD bersama Pemprov Kaltim melakukan lobi ke pemerintah pusat terkait kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah.
-
Pemkab Kukar ajukan perubahan KUA-PPAS 2025 dengan fokus layanan publik, beasiswa, dan efisiensi anggaran
-
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud beber isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tak benar. Wali Kota Balikpapan sebut sosok Menkeu Purbaya.
-
Walikota Balikpapan pastikan program prioritas pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir tetap berjalan meski isu pemotongan DBH mencuat
-
Ketua DPRD Berau menolak keras rencana pemangkasan dana transfer hingga 50 persen yang dinilai bisa menghentikan pembangunan daerah
-
Apa itu Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil? Kepala Daerah di Kaltim perjuangkan DBH ke Kementerian Keuangan
-
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mewaspadai betul wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digadang-gadang tembus 70 persen.
-
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, tegaskan kota harus mandiri hadapi isu pemotongan Dana Bagi Hasil dan transfer pusat
-
Dispora Kaltim hadapi tantangan pemangkasan anggaran, tetap berkomitmen menjaga pembinaan dan prestasi olahraga pelajar
-
Simpang siur pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan putuskan datangi Kemenkeu.
-
APBD Kaltim 2026 ditetapkan, DPRD tekankan sinergi hadapi potensi pemangkasan dana transfer pusat
-
Ramai-ramai kepala daerah di Kaltim menyebut harapannya pada Purbaya yang gantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu, tak pangkas Dana Bagi Hasil (DBH)