Kuota Pupuk Subsidi Minim, Direktur Perumda PJT Paser Layangkan Surat ke PT Pupuk Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Prima Jaya Taka (PJT), kembali ditunjuk PT Pupuk Indonesia menjadi distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Paser.

Penunjukan itu berbarengan dengan 3 distributor swasta lainnya untuk alokasi 4.739 ton yang disediakan, yaitu 2 jenis pupuk subdisi Urea dan NPK dengan jumlah masing-masing 1.935 ton serta 2.804 ton untuk di distribusikan ke 7 kecamatan di Kabupaten Paser.

Hanya saja, kuota penjualan yang diberikan oleh perusahaan induk untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Paser terbilang tak sesuai dengan ketersediaan yang ada.

Hal itu terungkap, saat dilakukan rapat koordinasi (Rakor) pada 17 Januari lalu oleh Perumda PJT bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser dan distributor pupuk.

Baca juga: BREAKING NEWS - Petani Bawa Traktor Geruduk Gedung DPRD Kaltim, Keluhkan Harga BBM dan Pupuk Subsidi

Baca juga: Jenis Pupuk Subsidi Dipangkas, Distanak Berau Waspada Harga Pangan Naik

"Pertemuan itu dalam rangka koordinasi rencana kerja 2023, kami menilai perlu terlibat dan menyusun rancangan dan langkah yang merupakan bagian dari upaya menyukseskan program kerja pemerintah," kata Direktur Perumda PJT, M. Fitriansyah Mubarak, Senin (23/1/2023).

Rapat tersebut dinilai selaras dengan program pemerintah dan mengembangkan industri pertanian.

"Keterlibatan Perumda PJT yang juga mengolah hilir pertanian berupa produk pangan, punya tanggungjawab sosial terhadap hulu sumber pertanian," ungkapnya.

Realisasi kerjasama Perumda PJT dengan Borneo Food untuk tahun 2023, rencananya akan menyerap 2.500 ton hingga 5 ribu ton gabah kering panen produksi petani Paser.

Sehingga dalam distribusi pupuk, dinilai merupakan bagian yang punya keterkaitan.

Namun, wilayah kerja pendistribusian pupuk yang ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia hanya berjumlah 3 Kecamatan yakni Batu Sopang, Muara Samu dan Kuaro.

"Dua dari tiga kecamatan itu tidak disediakan pupuk, yaitu Batu Sopang dan Muara Samu. Untuk Kecamatan Kuaro, hanya disediakan 25,2 ton dengan rincian pupuk urea 15,2 ton dan NPK 10 ton," papar Fitriansyah.

Tidak adanya alokasi untuk kedua kecamatan tersebut, dikarenakan tidak adanya pengembangan sektor pertanian dan hortikulutura.

"Kuota yang disediakan terbilang tak sebanding yang berpotensi pada ketidaksesuaian nilai bisnis," tambahnya.

Baca juga: Petani di Paser Berhak Peroleh Pupuk Subsidi dari Pemerintah, Luas Lahan Maksimal 2 Hektare

Guna menyikapi hal itu, Fitriansyah telah melayangkan surat ke PT Pupuk Indonesia atas pembagian yang ditetapkan.

Tujuan dilayangkannya surat tersebut guna meminta penjelasan sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati Paser sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).