Pemkot Samarinda Mulai Telusuri Sejumlah Sekolah, Orangtua Murid sudah Serahkan Bukti Dugaan Pungli

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -Pemerintah Kota Samarinda akan segera menelusuri ke sejumlah sekolah terkait dugaan pungutan liar penjualan buku di sekolah negeri. 

Penelusuran Pemkot Samarinda ke beberapa sekolah terkait dugaan pungli penjualan buku ini akan mulai dilakukan Selasa (6/8/2024).

Dugaan pungli penjualan buku di sejumlah sekolah negeri di Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur ini terungkap dalam aksi demo yang dilakukan orangtua murid.

Diketahui orangtua murid di Samarinda sudah dua kali menggelar demo terkait mahalnya biaya pendidikan dengan mengusung sejumlah aduan mulai dari pungli yang berujung intimitasi hingga diskriminasi.

Baca juga: Buntut Demo Orangtua di Samarinda, TRC PPA Kaltim Desak Pemkot Alokasikan Bosda untuk Pengadaan Buku

Baca juga: Respons Walikota Samarinda Soal Demo Orangtua Murid, Andi Harun sebut Sejumlah Opsi untuk Buku Paket

Baca juga: Orangtua Murid di Samarinda Adukan Dugaan Pungli, Intimidasi dan Diskriminasi karena tak Mampu Bayar

Aksi demo orangtua murid di Samarinda ini digelar 24 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 kemarin.

Hari ini, Senin (5/8/2024) beberapa perwakilan orang tua siswa sekolah di Kota Samarinda mengumpulkan bukti-bukti terkait aduan dari dugaan pungli praktik penjualan buku di beberapa sekolah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Balai Kota.

 Assisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Ridwan Tassa menerima langsung bukti-bukti yang dibawa perwakilan orangtua murid. 

"Mereka datang menyampaikan dan memberikan bukti-bukti pengaduan," ungkapnya saat ditemui TribunKaltim.

Diketahui, bukti tersebut merangkum sebanyak 30 sekolah yang terdapat dugaan pungli.

Bukti-bukti tersebut berhasil dikumpulkan melalui beberapa orang tua siswa di Kota Samarinda, berupa print screenshot chat grup Whatsapp dari beberapa sekolah di Kota Samarinda.

Meski demikian, Tassa mengaku pihaknya perlu melakukan penelusuran lebih lanjut.

Sehingga terhitung besok, Selasa (6/8/2024) pihaknya akan melakukan penelusuran ke sejumlah sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Inspektorat dan TWAP.

"Dari bukti-bukti yang ada, akan kami tinjau dan datangi dan mempertanyakan kebenarannya.

Harapannya secepatnya dapat selesai penelusurannya," ujar Tassa.

Baca juga: Orangtua Murid di Samarinda Demo Lagi, Seragam dan Buku Mahal hingga Anak Diancam tak Naik Kelas

Di samping itu, sebagai langkah jangka pendek pihaknya juga akan segera mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah, membahas terkait kondisi nyata di lapangan hingga transparansinya.

Agar nantinya, persoalan ini tak berlarut hingga tahun ajaran baru mendatang.

"Jangan sampai dengan kondisi ini proses belajar mengajar terganggu, harus diambil langkah secepatnya," tuturnya.

Sebagai jangka menengah, Tassa juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memutuskan terkait opsi pengadaan buku yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.

 "Jumat mendatang kita akan rapatkan lagi untuk memutuskan opsi.

Yang Jelas bahwa pemerintah itu sepakat akan disiapkan buku penunjang yang akan dianggarkan di tahun 2025," katanya.

Ada yang disuruh menulis di lantai karena tidak ada buku

Sebelumnya, Kamis (1/8/2024) orangtua murid di Samarinda mengadukan dugaan pungutan liar atau pungli, intimidasi hingga diskriminasi yang diterima anaknya di sekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu membayar uang kas. 

Dugaan pungli hingga intimidasi dan diskriminasi ini ini diserukan oleh orangtua murid yang sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri di Samarinda, ibu kota Kaltim. 

Baca juga: Orangtua Siswa di Samarinda Gelar Demo, Sampaikan Keluhan Mahalnya Harga Buku Paket dan LKS

Kemarin, orangtua murid yang didominasi ibu-ibu ini membawa bukti-bukti terkait dugaan praktik pungli tersebut.

Korlap Aksi, Nina, menjelaskan pasca aksi demo pertama di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2024) lalu mereka telah meredam kemarahan para kaum ibu.

Sebab kala itu Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin langsung menindaklanjuti dengan memperlihatkan surat edaran kepada sekolah-sekolah pada 1 Juli 2024 yang menekankan poin bahwa buku paket, LKS dan seragam harus disedikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan harus segera dirincikan serta disesuikan dengan aturan.

"Itu kami sebarkan ke setiap orangtua murid untuk tanya ke guru dan kepala sekolah," jelas Nina kepada Tribunkaltim.co.

Namun jelasnya, baik guru dan kepala sekolah mengatakan tidak memaksa membeli, tetapi buku paket tidak dapat dikeluarkan karena tidak cukup untuk semua pelajar. 

Tidak hanya itu, anak-anak mereka selalu dibebankan pekerjaan rumah (PR) yang sangat banyak namun kesulitan sebab tidak memiliki buku paket.

"Sudah begitu diintimidasi kalau tidak dikerjakan atau nilai jelek tidak akan naik kelas dan banyak intimidasi lain," jelasnya.

Bahkan ada juga orangtua murid yang mengaku anak mereka mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena tidak bisa membeli buku dan tak mampu membayar uang kas kelas.

Baca juga: Pemkot Samarinda Beri Solusi soal Mahalnya Harga Buku Sekolah, Begini Tanggapan Pengamat Pendidikan

"Ada yang disuruh menulis di lantai karena tidak ada buku.

Mejanya tidak diberi taplak karena tidak sanggup bayar uang kas.

Bagi yang mampu nilainya kecil, tapi bagi kami yang miskin itu sangat berat," kata Nina yang dibenarkan para ibu yang hadir.

Nina mengatakan mereka telah menerima aduan dari orangtua murid yang bersumber dari 68 sekolah dasar (SD) dan 4 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Samarinda terkait intimidasi dan bully tersebut.

"Kalau SMP pungli. Wajib beli seragam dan jual beli kursi.

Jadi ada yang mutasi, alasan kursi penuh, jadi wajib beli kursi Rp 1,5-2 juta kalau mau masuk kelas," bebernya.

Ia meyakinkan mereka memegang bukti kuat dari semua aduan tersebut.

"Makanya suka tidak suka kami harus turun ke sini.

Kami ingin tanyakan dan lihatkan bukti secara langsung kepada wali kota Samarinda (Andi Harun) kenapa begitu sulit bagi kami yang miskin untuk menyekolahkan anak.

Padahal katanya sekolah gratis," tegasnya. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Telah Rumuskan Terkait Solusi Buku Penunjang Sekolah, Ini 4 Opsinya

(TribunKaltim.co/Sintya Alfatika Sari/Rita Lavenia)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim