8 Fakta Abdul Gafur Mas'ud, Eks Bupati PPU yang Baru Saja Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Kedua

TRIBUNKALTIM.CO - Eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud dituntut 7 tahun penjara dalam kasus penyertaan modal Pemerintah Kabupaten PPU pada dua Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam sidang, Selasa (6/8/2024).

Kasus korupsi penyertaan modal Pemkab PPU di dua Perumda ini adalah kasus kedua mantan bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud.

Sementara ini, Abdul Gafur Mas'ud, eks Bupati PPU berstatus terpidana dalam kasus pertama dan masih menjalani hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Balikpapan.

Berikut 8 fakta Abdul Gafur Mas'ud, eks Bupati PPU yang baru saja dituntut 7 tahun penjara:

Baca juga: AGM Dituntut 7 Tahun Bui, JPU Singgung Soal Benteng Penjaga Moral hingga Sewa Heli dan Jet Pribadi

Baca juga: Mantan Bupati PPU AGM Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus Penyertaan Modal PBT dan PBTE

Baca juga: Abdul Gafur Masud, Eks Bupati PPU Dituntut 7 Tahun Penjara, Sisa Uang Pengganti yang harus Dibayar

1. Kasus kedua AGM

Mantan bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud tersangkut dalam dua kasus korupsi.

Kasus pertama terkait perizinan di PPU, AGM tersangkut dalam operasi tangkap tangan pada 12 Januari 2022 lalu.

Di kasus pertama ini, AGM divonis 5 tahun 6 bulan.

2. Rugikan Negara Rp 14 Miliar

Kasus kedua Abdul Gafur Mas'ud, eks Bupati PPU adalah tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten PPU pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Benuo Taka (PBT) dan Perumda Penajam Benuo Taka Energi (PBTE) di 2019-2021.

Tindakan itu telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp14.462.196.752,20.

Dari jumlah tersebut AGM selaku Bupati PPU Periode 2018-2023 didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan jumlah Rp6.686.916.130,00.

"Terdakwa AGM selaku bupati terbukti menyalahgunakan kewenangannya dan menggunakan penyertaan modal di Penajam Benuo Taka (PBT) dan Penajam Benuo Taka Energi (PBTE) senilai Rp 6,2 miliar," ungkap tim jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (6/8/2024).

3. Kronologi korupsi

Di persidangan JPU mengungkap akhir 2020, Pemkab PPU menerbitkan dua peraturan daerah (perda) terkait penyertaan modal ke dua badan usaha tersebut.

Baca juga: Abdul Gafur Masud Kembalikan Uang Hasil Korupsi Rp 3 M, Kasus Kedua Mantan Bupati PPU Disidangkan