TOPIK
Pemangkasan Dana Transfer Daerah
-
Ramai-ramai kepala daerah di Kaltim menyebut harapannya pada Purbaya yang gantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu, tak pangkas Dana Bagi Hasil (DBH)
-
Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo optimis APBD 2026 tetap berjalan sesuai rencana meski ada isu pemangkasan dana transfer daerah.
-
Dana Bagi Hasil (DBH) terancam dipotong hingga 70 persen. Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo beber 3 program prioritas pelayanan publik.
-
Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah, menyusul rencana pemangkasan DBH sebesar 50-70 persen
-
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebut 10 Kepala Daerah di Kaltim bakal mendatangi Kemenkeu untuk perjuangkan Dana Bagi Hasil atau DBH.
-
Kepala Daerah di Kaltim gundah, pemangkasan DBH dikhawatirkan bakal mengganggu sejumlah rencana yang telah disusun sebelumnya.
-
Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer ke daerah hingga 50 persen menjadi perhatian serius Wakil Bupati Berau, Gamalis.
-
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai berpotensi menghambat pembangunan vital di Bontang, termasuk proyek penanganan banjir
-
DPRD Balikpapan dorong dukungan pusat untuk perkuat peran kota sebagai penyangga utama IKN, dengan tetap menjaga tata kelola transparan
-
Apa itu UU HKPD? Walikota Bontang, Neni Moerniaeni sebut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sesuai UU HKPD. Simak penjelasan lengkapnya.
-
Pemkab Paser menyiapkan strategi menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD, menyiasati wacana pemangkasan dana transfer dari pusat
-
DPRD Balikpapan mengakui bahwa keuangan daerah tertekan saat ini. Ketua DPRD, Alwi Al Qadri ingatkan pemerintah bahwa Balikpapan penyangga IKN.
-
Pemkab Paser berharap pemerintah pusat tidak memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara drastis demi menjaga kelanjutan pembangunan
-
Dana Bagi Hasil dipangkas Pusat, Pemimpin Daerah di Kaltim berteriak. Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyebut tidak adil.
-
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 75 persen ancam pembangunan Kaltim, Wali Kota Balikpapan minta pusat bijak ambil keputusan
-
Gubernur memprediksi pengurangan dana paling sedikit Rp4,5 triliun, atau bisa diatas Rp5 triliun yang terhitung dari existing di tahun 2024-2025
-
Gejolak penurunan dana transfer ini berlaku ke seluruh daerah, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia
-
Pengamat Unmul kritik sikap pasif Pemprov Kaltim terkait isu pemangkasan Dana Bagi Hasil yang dinilai mencederai otonomi daerah
-
Program penanganan banjir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terancam mandek akibat pemotongan dana transfer daerah hingga 75 persen.
-
Sejumlah kepala daerah di Kaltim menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam program prioritas
-
DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) menilai daerah berada dalam posisi sulit jika benar terjadi pemangkasan anggaran transfer daerah hingga 50 persen.
-
Pusat pangkas dana transfer ke Daerah (TKD). Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk program Gratispol pendidikan dan kesehatan
-
Berikut daftar 3 proyek jalan yang menjadi konektivitas Kaltim yang disebut Pemprov tetap jalan meski ada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)
-
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser masih menunggu kepastian perihal dana Transfer ke Daerah atau TKD dari Pemerintah Pusat.
-
Paser hingga kini belum menerima informasi adanya pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat
-
Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer
-
Transfer ke daerah dipangkas, Ekonom sebut 2 langkah realistis Pemerintah Provinsi Kaltim yang harus dilakukan. Tapi jangan ganggu hajat publik
-
Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menunggu kepastian angka pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD)
-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan program prioritas pemerintah menghadapi tantangan tahun 2026
-
Pemangkasan dana transfer pusat membuat Kaltim harus memaksimalkan PAD, DPRD dorong OPD garap sektor pajak dan potensi daerah
