TOPIK
Pemangkasan Dana Transfer Daerah
-
Pemkab Kukar ajukan perubahan KUA-PPAS 2025 dengan fokus layanan publik, beasiswa, dan efisiensi anggaran
-
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud beber isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tak benar. Wali Kota Balikpapan sebut sosok Menkeu Purbaya.
-
Walikota Balikpapan pastikan program prioritas pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir tetap berjalan meski isu pemotongan DBH mencuat
-
Ketua DPRD Berau menolak keras rencana pemangkasan dana transfer hingga 50 persen yang dinilai bisa menghentikan pembangunan daerah
-
Apa itu Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil? Kepala Daerah di Kaltim perjuangkan DBH ke Kementerian Keuangan
-
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mewaspadai betul wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digadang-gadang tembus 70 persen.
-
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, tegaskan kota harus mandiri hadapi isu pemotongan Dana Bagi Hasil dan transfer pusat
-
Dispora Kaltim hadapi tantangan pemangkasan anggaran, tetap berkomitmen menjaga pembinaan dan prestasi olahraga pelajar
-
Simpang siur pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemkot Balikpapan putuskan datangi Kemenkeu.
-
APBD Kaltim 2026 ditetapkan, DPRD tekankan sinergi hadapi potensi pemangkasan dana transfer pusat
-
Ramai-ramai kepala daerah di Kaltim menyebut harapannya pada Purbaya yang gantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu, tak pangkas Dana Bagi Hasil (DBH)
-
Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo optimis APBD 2026 tetap berjalan sesuai rencana meski ada isu pemangkasan dana transfer daerah.
-
Dana Bagi Hasil (DBH) terancam dipotong hingga 70 persen. Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo beber 3 program prioritas pelayanan publik.
-
Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah, menyusul rencana pemangkasan DBH sebesar 50-70 persen
-
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebut 10 Kepala Daerah di Kaltim bakal mendatangi Kemenkeu untuk perjuangkan Dana Bagi Hasil atau DBH.
-
Kepala Daerah di Kaltim gundah, pemangkasan DBH dikhawatirkan bakal mengganggu sejumlah rencana yang telah disusun sebelumnya.
-
Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer ke daerah hingga 50 persen menjadi perhatian serius Wakil Bupati Berau, Gamalis.
-
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai berpotensi menghambat pembangunan vital di Bontang, termasuk proyek penanganan banjir
-
DPRD Balikpapan dorong dukungan pusat untuk perkuat peran kota sebagai penyangga utama IKN, dengan tetap menjaga tata kelola transparan
-
Apa itu UU HKPD? Walikota Bontang, Neni Moerniaeni sebut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sesuai UU HKPD. Simak penjelasan lengkapnya.
-
Pemkab Paser menyiapkan strategi menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD, menyiasati wacana pemangkasan dana transfer dari pusat
-
DPRD Balikpapan mengakui bahwa keuangan daerah tertekan saat ini. Ketua DPRD, Alwi Al Qadri ingatkan pemerintah bahwa Balikpapan penyangga IKN.
-
Pemkab Paser berharap pemerintah pusat tidak memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara drastis demi menjaga kelanjutan pembangunan
-
Dana Bagi Hasil dipangkas Pusat, Pemimpin Daerah di Kaltim berteriak. Walikota Bontang Neni Moerniaeni menyebut tidak adil.
-
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 75 persen ancam pembangunan Kaltim, Wali Kota Balikpapan minta pusat bijak ambil keputusan
-
Gubernur memprediksi pengurangan dana paling sedikit Rp4,5 triliun, atau bisa diatas Rp5 triliun yang terhitung dari existing di tahun 2024-2025
-
Gejolak penurunan dana transfer ini berlaku ke seluruh daerah, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia
-
Pengamat Unmul kritik sikap pasif Pemprov Kaltim terkait isu pemangkasan Dana Bagi Hasil yang dinilai mencederai otonomi daerah
-
Program penanganan banjir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terancam mandek akibat pemotongan dana transfer daerah hingga 75 persen.
-
Sejumlah kepala daerah di Kaltim menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam program prioritas
