DPRD Menilai Pemerintah Pusat Tidak Serius Bangun Kilang Minyak di Bontang Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ( DPRD Bontang ), sebut Pemerintah Pusat tak serius menuntaskan proyek pembangunan kilang minyak di Kota Bontang, Kalimantan Timur. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam kepada TribunKaltim.co.

Dia mengatakan, pembatalan Proyek Grass Root Refinery yang disebabkan karena persoalan lahan hanya akal-akalan saja.

Bagaimana tidak, pihak DPRD Bontang sejauh ini telah mengesahkan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai lahan industri untuk pembangunan kilang minyak.

Sebelumnya, permasalahan lahan ini memang sempat jadi masalah.

Baca juga: DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam Akan Kaji Dampak Ekonomi Dari Penerapan PPKM

Baca juga: Penuhi Nazar, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris Gowes dari Bontang ke Samarinda Selama 2 Hari

Baca juga: Tak Ingin Ada Klaster Sekolah, DPRD Bontang Minta Pemkot Kaji Ulang Penerapan Belajar Tatap Muka

Alasan investor Oman kabur karena dinilai pihak Pemkot Bontang tak menuntaskan persoalan lahan.

Karena saat itu kondisi Bontang belum ramah investasi. Banyak masyarakat yang menolak kerana permasalahan sengketa kepemilikan lahan.

Sebenarnya jika diamati, memang pemerintah pusat kurang serius. Perjuangan kita sudah banyak. Kita sudah sahkan RTRW.

"Karena itu kan sempat jadi alasan. Nah sekarang apa lagi," terangnya saat disambangi di Kantornya. Selasa (18/01/2021).

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Benarkan Teguran Kemendagri, Andi Faizal Minta ASN Netral di Pilkada

Baca juga: Sidak 5 Titik Rawan Banjir di Loktuan, Komisi III DPRD Bontang Beber Penyebab Sumbat Parit Warga

Baca juga: 2 Fraksi di DPRD Bontang Tolak Omnibus Law di Hadapan Demonstran, Bakal Ikut Unjuk Rasa Lanjutan

Bahkan disebutkan, Pemerintah pusat hingga saat ini juga belum menemukan investor.

"Lagian belum pusat juga belum dapat investor. Kalau ada investor nah enak juga kita," sebutnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, pembangun kilang belum dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Artinya masih ada peluang akan tetap kilang akan dibangunan di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Rencananya kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi terhadap Pemkot Bontang.

Baca juga: Pemkot Bontang Resmi Terapkan PPKM, Dimulai 18 Hingga 31 Januari 2021, Begini Skemanya

Baca juga: Gagas Perwali Pengelolaan Pariwisata, Pemkot Bontang Mulai Tarik Retrebusi Wisata untuk PAD

Baca juga: Dapat Puluhan Proyek OPD Walau Masuk Black List Pemkot Bontang, Kepala ULP Ngaku Belum Cek

Karena menurutnya, Pemerintah perlu merancang kembali skema fokus kerja usai pergantian kepala daerah.

"Kita liat nanti lah. Kan bunda Neni bakal diganti dengan pak Basri. Artinya kedepan kita liat dulu fokus kerjanya kedepan apa," katanya.

"Kalau memang pemerintahan yang baru ini masih ngotot mau pembangunan kilang ini dilakukan. Maka kita lanjut lagi bangun koordinasi di pusat," pungkasnya.

Proyek Grass Root Refinery di Bontang Batal

Proyek strategis pembangunan Grass Root Refinery (GGR), di Kota Bontang, Kalimantan Timur kabarnya dibatalkan.

Kabar tak sedap itu mencuat dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang menyatakan proyek pembangunan kilang minyak di Kota Bontang dipastikan batal.

Pernyataan itu juga diperkuat oleh Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Soerjaningsih.

Dia menyebutkan adanya permasalahan terkait keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah di Kota Bontang.

Baca juga: Banjir Bandang Landa Sejumlah Daerah di Kalsel, Pertamina Pastikan Kebutuhan BBM dan LPG Terpenuhi

Baca juga: Harga Gas 3 Kg di Nunukan Tembus Angka Rp 70 Ribu per Tabung, Pertamina Kalimantan Angkat Bicara

Baca juga: Hari Pertama PPKM di Bontang, Fasilitas Umum Dipasang Plang Pemberitahuan, Lapangan Lang-lang Tutup

Saat di konfirmasi, Ketua tim percepatan pembangunan kilang minyak Bontang, yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Aji Erlynawati mengakui, jika wacana pembangunan GGR itu dibatalkan dari PT Pertamina (Persero).

Ia menyebutkan, Pertamina membatalkan proyek strategis ini karena beralasan keterbatasan lahan dari Pemkot Bontang.

Baca juga: Kilang Minyak Bontang Masuk PSN Jokowi, Pemkot Rapatkan Barisan Bereskan Masalah Lahan

Baca juga: Dosen Unmul Minta Pemerintah Beberkan Alasan Investor Kilang Minyak Bontang Kabur

Baca juga: Anak Buah Prabowo Ingatkan Jokowi, Jangan Sampai Jadi Janji Manis Soal Kilang Minyak Bontang

Padahal, kata dia, Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) telah disahkan sebagain lahan industri untuk pembangunan Kilang di Kota Bontang.

"Iya info terakhirnya dibatalkan. Alasannya si karena lahan. Padahal kan kita sudah siapkan RTRW nya," terangnya saat dikonfirmasi melalui telpon. Selasa (19/01/2021).

Kemungkinan, pihak PT. Pertamina (Persero) kembali merevisi atas kebutuhan lahan untuk pembangunan kilang.

Karena sejauh ini Pemkot Bontang telah menyediakan lahan yang sesuai permintaan dari investor sebelumnya.

"Saya juga belum tahu alasan jelasnya. Namun sejauh ini kita sudah siapkan lahan untuk kawasan industri buat pembangunan kilang. Cuman mungkin dari PT Pertamina menambah kebutuhan lahan. Sehingga menganggap ketersediaan lahan yang dimiliki Pemkot Bontang masih kurang," terangnya.

Lebih lanjut ia mengakui, jika sebelumnya tidak ada komunikasi terkait keputusan PT. Pertamina (Persero), yang membatalkan wacana pembangunan GGR ini.

Baca juga: Proyek Kilang Minyak Batal, Ketua Komisi II DPRD Sebut Bontang Masih Kawasan Paling Representatif

Baca juga: Bila Proyek Kilang Minyak Bontang Batal, Ini 3 Sektor Investasi Alternatif di Masa Depan

Baca juga: Cegah Covid-19, Skema Ruang Tahanan di Polres Bontang Diubah, Jika Penuh Dititip ke Lapas dan Polsek

Namun, langkah selanjut yang akan ditempuh, pihaknya berencana melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait keputusan tersebut.

"Iya pasti kita akan bangun komunikasi lagi. Karena belakangan ini komunikasi dari tim kita ke pusat sempat terhambat akibat kondisi pandemi," ucapnya.

Bahkan dalam waktu dekat, ia juga berencana akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari tim percepatan pembangunan kilang minyak.

Baca juga: Sebut Ketemu Presiden Jokowi 2 Kali, Neni Sebut Pembangunan Kilang Minyak Tetap di Bontang

Baca juga: Pemkot Bentuk Tim Percepatan Kilang Minyak Bontang, Nursalam: Kami Ini Tak Bodoh-Bodoh Amat

Baca juga: Bontang Lokasi Ideal Bangun Kilang Minyak Baru, Sudah Ada Perpres, Aman dan Strategis

"Iya kita akan evaluasi kinerja kita selama ini. Dimana aja kelemahannya," ungkapnya.

Meski begitu, ia menegaskan, jika proyek ini masih masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada 20 November 2020 lalu.

"Kan Pepresnya juga beluk dicabut dari pemerintah pusat. Jadi kita masih usahakan," pungkasnya.

( TribunKaltim.co/Ismail Usman )