TOPIK

Defisit APBD

Bisa Hemat Hingga Rp 30 Milliar, Budiono Minta Pemkot Stop TPP PNS
Selasa, 25 Oktober 2016 00:24 WITA
Namun dalam hasil rapat tersebut, pemerintah kota khawatir apabila tunjangan tersebut dihapuskan maka akan mengurangi kualitas kinerja PNS
Anggaran Defisit, Dahri Interupsi Kinerja Perusda Milik Pemprov Kaltim
Senin, 24 Oktober 2016 21:36 WITA
Dahri Yasin mengatakan bahwa kinerja perusda-perusda milik pemerintah tidak mampu meningkatkan APBD Kaltim tahun ini.
Pimpinan Fraksi DPRD Kaltim Rapat, Pastikan Bantuan untuk Kabupaten/Kota
Senin, 24 Oktober 2016 21:03 WITA
Selain membahas soal bantuan keuangan, juga dibicarakan rencana pinjaman daerah untuk menanggulangi defisit anggaran.
DPRD Minta Jalan Empat Lokasi di Krayan Diprioritaskan
Selasa, 18 Oktober 2016 10:40 WITA
Dia menyebutkan, pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2016.
Tambal Defisit, Pemkab Bisa Pakai Dana Kelebihan Salur Sebesar Rp 214 Miliar
Senin, 17 Oktober 2016 19:52 WITA
"Kami sudah berkonsultasi dengan BPK RI, bisa menggunakan uang kelebihan salur tersebut untuk atasi defisit"
Aduh, Anggaran Beasiswa Dipangkas Rp 500 Juta
Senin, 17 Oktober 2016 10:55 WITA
Anggaran yang disiapkan Rp 3 miliar di APBD 2016 ini mengalami penurunan Rp 500 juta menjadi Rp 2,5 miliar.
Rasionalisasi Anggaran, Pembangunan Coastalroad Tetap Berlanjut
Senin, 10 Oktober 2016 20:43 WITA
Apalagi pemenang lelang sudah diumumkan dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak.
Wawali Gagas Amnesti PBB: Bayar Langsung Lima Tahun, Dapat Diskon Dua Tahun
Sabtu, 8 Oktober 2016 17:29 WITA
"Bisa dibayangkan kalau PBB selama ini ada Rp 200 miliar, kalau dia bayar langsung tiga tahun sudah berapa?" imbuhnya.
Saat Pendapatan Jauh Menurun, Belanja Kabupaten Ini Malah Naik Ratusan Miliar
Rabu, 5 Oktober 2016 22:25 WITA
Jika dibandingkan kata dia, PAD yang ada saat ini masih sangat jauh lebih kecil dari dana perimbangan.
Ketua DPRD: Peminjaman Dana Rp 380 Miliar harus Izin ke Kemenkeu
Rabu, 5 Oktober 2016 18:33 WITA
‎Ia menambahkan, pengajuan pinjaman harus mendapatkan izin dari Kemenkeu.
Legislator Ini Sebut Upaya Cari Pinjaman Dana Sudah Tepat
Rabu, 5 Oktober 2016 17:07 WITA
Lantas, apakah solusi mengajukan pinjaman bisa disetujui Kemenkeu?
Penjualan Aset dan Utang tak Bisa Dilakukan untuk Antisipasi Defisit APBD
Rabu, 5 Oktober 2016 14:33 WITA
Dia menegaskan, ada tiga langkah untuk mencegah defisit yang bisa ditempuh. Efisiensi, menambah pendapatan, utang dan aset.
Sepakat Lakukan Peminjaman Dana, Hari Ini APBD Bakal Disahkan
Rabu, 5 Oktober 2016 05:58 WITA
"Besok saja akan kami infokan, karena sekaligus untuk pengesahan APBD P di DPRD Kaltim. Datang saja jam 09.00 Wita," katanya.
Proyek Fisik Tahun Tunggal Anggarannya Dipangkas 25 Persen
Selasa, 4 Oktober 2016 23:43 WITA
Dana pinjaman itu, lanjut dia, antara lain bisa menyelesaikan program atau proyek fisik menjadi 100 persen.
88 Kendaraan Dinas Bakal Dilelang Bantu Keuangan Daerah
Selasa, 4 Oktober 2016 14:17 WITA
Sebelumnya memang sempat terjadi kendala sebelum lelang karena belum lengkapnya adiministrasi kendaraan seperti STNK dan BPKB.
Defisit Masih akan Terasa hingga 2017, Berikut Langkah Pemkab Membagi Alokasi Dana Rutin Dinas
Selasa, 4 Oktober 2016 01:06 WITA
Dana untuk masing-masing SKPD dipukul rata berdasarkan grade-nya. Cukup tidak cukup ya segitu.
Putuskan Mencari Pinjaman, Pemprov dan DPRD Dinilai Cari Aman
Senin, 3 Oktober 2016 22:44 WITA
Saya rasa tim anggaran eksekutif (Pemprov) sedang cari aman. Mereka tidak mau berkonflik dengan tim anggaran legislatif (DPRD)
Imbas Defisit, Hanya Proyek Tahun Tunggal yang Dipangkas
Senin, 3 Oktober 2016 22:27 WITA
Dengan adanya kesepaktan Banggar dan TAPD Pemprov Kaltim, maka yang terkena pemangkasan anggran hanya proyek-proyek pembangunan fisik tahun tunggal
Dampak Defisit, Hanya Ini Suguhan Rapat di DPRD
Senin, 3 Oktober 2016 21:12 WITA
Menurut dia, kebijakan untuk utang konsumsi rapat di DPRD Kaltim, karena anggaran sudah kosong.
Defisit APBD, Anggaran Tol Segmen I Terpangkas
Senin, 3 Oktober 2016 19:46 WITA
Segmen I Jalan Tol Balikpapan-Samarinda jadi satu dari sekian proyek yang terdampak rasionalisasi anggaran.
APBD Tak Kunjung Membaik, Anggaran Umrah Gratis Tak Bisa Dipaksakan
Minggu, 2 Oktober 2016 20:29 WITA
Namun melihat keterbatasan anggaran, kecil kemungkinan anggaran akan dialokasikan untuk hal tersebut.
APBD Perubahan Defisit, Beberapa Komponen Belanja Langsung Terpaksa Dihentikan
Rabu, 28 September 2016 11:30 WITA
"Seiring dengan lahirnya PMK dan Perpres itu, kita sudah bahas. Ada defisit sampai Rp.61 miliar lebih," ungkapnya.
Banyak Potong Anggaran, Sri Mulyani Ungkapkan: Saya Bukan Tukang Jagal. . .
Rabu, 28 September 2016 09:29 WITA
Menurut dia, pemotongan anggaran tersebut dilakukan agar terjadi keseimbangan antara penerimaan negara dengan belanja negara.
Situasi Defisit, Bank Mulai Hati-hati Salurkan Kredit Konstruksi
Selasa, 27 September 2016 17:24 WITA
Jika tak berhati-hati, perbankan akan langsung berhadapan dengan resiko kredit macet.
Mulai Oktober Pejabat Pemkot Tidak Dapat Uang Bensin
Selasa, 27 September 2016 08:39 WITA
Keputusan itu diambil lantaran agar balance dengan APBD yang diterima Pemkot Samarinda.
Setelah Digunakan untuk Bayar Utang, Belanja 2017 Sisa Rp 600 Miliar
Senin, 26 September 2016 23:20 WITA
Angka itu diambil dari hasil rekalkulasi pembiayaan yang belum terbayarkan, kebutuhan pembiayaan yang mendesak di 2016, serta sisa kas milik Pemkab.
Bukan Hemat, Pemangkasan TPP Itu Biasa untuk Atasi Defisit
Senin, 26 September 2016 23:03 WITA
"Itu keputusan biasa saja dalam rangka berhemat. Sayang di arena tindakan, Gubernur (Awang Faroek Ishak) malah tidak memperlihatkan aksi berhemat."
Rasionalisasi Anggaran, Tenaga Honorer Ikut Dirasionalisasi
Senin, 26 September 2016 22:49 WITA
Menurut Irianto, jumlah tenaga honorer saat ini jumlahnya seribuan lebih, melebihi jumlah pegawai pemprov yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
Efisiensi, Jumlah TK2D Bakal Dikurangi Hingga 700 Orang
Senin, 26 September 2016 19:47 WITA
Tidak hanya datang saat mendekati penggajian, apalagi saat perpanjangan kontrak saja.
Deal, Pemkot dan DPRD Teken Kesepakatan Penundaan Pembayaran Proyek
Senin, 26 September 2016 16:57 WITA
Namun saat ini pihaknya masih terus mematangkan untuk mengetahui kegiatan apa lagi yang bisa dipangkas.

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩

Berita Terkini

DPRD Berau Dukung Dinas Pangan untuk Optimalisasi Pangan Lokal

5 menit lalu

Disbudpar Berau Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Percantik Destinasi Wisata Air Panas Pemapak

13 menit lalu

Polres Kutim Gandeng Wartawan Bagikan 740 Karung Beras SPHP 5 Kg ke Penyapu Jalan

14 menit lalu

Blue Sky Hotel Balikpapan Mencetak Laju Positif, Okupansi Capai 70 Persen di Oktober

20 menit lalu

6 Negara yang Telah Melakukan Redenominasi, Indonesia Menyusul Dikomandoi Menkeu Purbaya

23 menit lalu

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TOPIK

Defisit APBD

Namun dalam hasil rapat tersebut, pemerintah kota khawatir apabila tunjangan tersebut dihapuskan maka akan mengurangi kualitas kinerja PNS

Dahri Yasin mengatakan bahwa kinerja perusda-perusda milik pemerintah tidak mampu meningkatkan APBD Kaltim tahun ini.

Selain membahas soal bantuan keuangan, juga dibicarakan rencana pinjaman daerah untuk menanggulangi defisit anggaran.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2016.

"Kami sudah berkonsultasi dengan BPK RI, bisa menggunakan uang kelebihan salur tersebut untuk atasi defisit"

Anggaran yang disiapkan Rp 3 miliar di APBD 2016 ini mengalami penurunan Rp 500 juta menjadi Rp 2,5 miliar.

Apalagi pemenang lelang sudah diumumkan dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak.

"Bisa dibayangkan kalau PBB selama ini ada Rp 200 miliar, kalau dia bayar langsung tiga tahun sudah berapa?" imbuhnya.

Jika dibandingkan kata dia, PAD yang ada saat ini masih sangat jauh lebih kecil dari dana perimbangan.

‎Ia menambahkan, pengajuan pinjaman harus mendapatkan izin dari Kemenkeu.

Lantas, apakah solusi mengajukan pinjaman bisa disetujui Kemenkeu?

Dia menegaskan, ada tiga langkah untuk mencegah defisit yang bisa ditempuh. Efisiensi, menambah pendapatan, utang dan aset.

"Besok saja akan kami infokan, karena sekaligus untuk pengesahan APBD P di DPRD Kaltim. Datang saja jam 09.00 Wita," katanya.

Dana pinjaman itu, lanjut dia, antara lain bisa menyelesaikan program atau proyek fisik menjadi 100 persen.

Sebelumnya memang sempat terjadi kendala sebelum lelang karena belum lengkapnya adiministrasi kendaraan seperti STNK dan BPKB.

Dana untuk masing-masing SKPD dipukul rata berdasarkan grade-nya. Cukup tidak cukup ya segitu.

Saya rasa tim anggaran eksekutif (Pemprov) sedang cari aman. Mereka tidak mau berkonflik dengan tim anggaran legislatif (DPRD)

Dengan adanya kesepaktan Banggar dan TAPD Pemprov Kaltim, maka yang terkena pemangkasan anggran hanya proyek-proyek pembangunan fisik tahun tunggal

Menurut dia, kebijakan untuk utang konsumsi rapat di DPRD Kaltim, karena anggaran sudah kosong.

Segmen I Jalan Tol Balikpapan-Samarinda jadi satu dari sekian proyek yang terdampak rasionalisasi anggaran.

Namun melihat keterbatasan anggaran, kecil kemungkinan anggaran akan dialokasikan untuk hal tersebut.

"Seiring dengan lahirnya PMK dan Perpres itu, kita sudah bahas. Ada defisit sampai Rp.61 miliar lebih," ungkapnya.

Menurut dia, pemotongan anggaran tersebut dilakukan agar terjadi keseimbangan antara penerimaan negara dengan belanja negara.

Jika tak berhati-hati, perbankan akan langsung berhadapan dengan resiko kredit macet.

Keputusan itu diambil lantaran agar balance dengan APBD yang diterima Pemkot Samarinda.

Angka itu diambil dari hasil rekalkulasi pembiayaan yang belum terbayarkan, kebutuhan pembiayaan yang mendesak di 2016, serta sisa kas milik Pemkab.

"Itu keputusan biasa saja dalam rangka berhemat. Sayang di arena tindakan, Gubernur (Awang Faroek Ishak) malah tidak memperlihatkan aksi berhemat."

Menurut Irianto, jumlah tenaga honorer saat ini jumlahnya seribuan lebih, melebihi jumlah pegawai pemprov yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Tidak hanya datang saat mendekati penggajian, apalagi saat perpanjangan kontrak saja.

Namun saat ini pihaknya masih terus mematangkan untuk mengetahui kegiatan apa lagi yang bisa dipangkas.

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved