TOPIK
Defisit APBD
-
Agus pesimis bisa kembali bekerja lantaran tidak punya ijazah termasuk akta kelahiran.
-
Para pegawai non-PNS mengikuti tes kesehatan bebas narkoba sebagai salah satu syarat pengajuan lamaran baru perpanjangan kontrak kerja 1 tahun.
-
"Porsi ideal belanja pegawai itu 50 persen dari APBD. Ini yang harus dipahami teman-teman PNS," tuturnya
-
Jika Kementerian Keuangan konsisiten dengan sikapnya, maka APBD Kaltim 2017 bakal terus membaik.
-
Menganggarkannya setidaknya tidak jauh beda di tahun 2016 yang sebesar Rp 408 M. Saya khawatir akan ada kabupaten yang hanya dapat 8 atau 9 miliar.
-
Sangat tidak adil jika hanya belanja publik yang harus dikorbankan sebagai dampak dari defisit anggaran yang kini mendera Kabupaten Bulungan.
-
Pembangunan gedung baru DPRD tetap dapat dilaksanakan dengan sistem multiyears voorfinanciering (pembiayaan tahun jamak ditanggung investor)
-
Kekhawatiran Pemprov Kaltim, karena tidak ingin ada rasionalisasi anggaran seperti tahun 2016 lalu. Hal itu, membuat pemerintah sibuk merasionalisasi.
-
"Paradigma lobi-lobi tak sehat ini harus diubah. Jadi berbasis proposal yang bagus," katanya.
-
Anggaran tersebut juga masih bertengger dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
-
Dalam rancangan APBD Balikpapan tahun anggaran 2017, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 1,76 triliun.
-
Jum Ali mengungkapkan, anggaran dana pada APBD 2017 untuk kegiatan di DPRD Kota Balikpapan seluruhnya berjumlah Rp 40 miliar.
-
Secara prinsip, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) itu bukan gaji. Artinya boleh ada dan boleh tidak ada dialokasikan.
-
Tetap kita anggarkan di tahun depan tapi tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin jauh
-
Di Samarinda misalnya, perbankan sudah menekankan PNS di lingkungan Pemkot agar tidak lagi meminjam uang atau utang.
-
Dengan adanya pengurangan Rp 337 miliar, maka total APBD Kaltim 2016 mengalami penurunan Rp 200 miliar.
-
Defisit anggaran pemerintah, kata Ali, terjadi hampir diseluruh daerah yang terkena potongan anggaran dari pemerintah pusat.
-
Dengan meningkatkan PAD, maka pemerintah bisa mengimbangi beban pembiayaan anggaran setiap tahunnya.
-
Dalam kondisi pendapatan hanya Rp 796 miliar, mustahil kita mengikuti kemauan PNS. Risikonya pembangunan untuk 170 ribu warga Bontang akan dikorbankan
-
Jika kondisJika kondisi keuangan daerah defisit, maka yang bisa dilakukan untuk pemangkasan yakni belanja infrastruktur atau pembangunan.
-
"Itu pasti ditanyakan. Mereka dapat, tapi belum bisa dicairkan. Seperti rumah ibadah masjid dan lembaga pendidikan".
-
Kementerian Dalam Negeri menolak atau tidak menyetujui usulan pinjaman dana Rp 337 miliar untuk belanja infrastruktur.
-
Menurut dia, dengan tidak dianjurkannya pinjaman Rp 337 miliar, maka berdampak ke semua anggaran belanja.
-
"Kalau tidak salah, tidak boleh lebih 1,6 persen pinjamananya dari total APBD," katanya.
-
DPRD juga mempertanyakan solusi pascapenolakan usulan pinjaman dana Rp 337 miliar.
-
Untuk diketahui, usulan pinjaman dana Rp 337 miliar disepakati antara lain untuk belanja beberapa infrastruktur.
-
"Tapi karena unsur pimpinan fraksi mendukung, saya harus menghormati dukungan teman-teman," ujarnya.
-
Untuk itu, lanjut dia, harus disiapkan instrumen terkait pengurangan jumlah pegawai atau gaji.
-
Sebelum pembahasan, Banggar dan TAPD membahas terkait pinjaman atau utang untuk menutupi belanja pembangunan yang diusulkan Rp 337 miliar.
-
Hanya saja, ia lupa untuk detail rincian pembiayaan kegiatan belanja pembangunan itu.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
