TOPIK
Defisit APBD
-
Rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dilaksanakan secara proporsional.
-
"Dua kali TAPD batalkan jadwal pembahasan anggaran," katanya.
-
Karena situasi yang diluar dugaan ini, harus memangkas sejumpah program kegiatan belanja.
-
“Kami tak punya sumber pendanaan lagi. Jadi, ini sesuatu yang mustahil,” ujarnya.
-
“Kami sudah potong biaya-biaya operasional kantor, tetapi tetap tak bisa menambal defisit, hingga akhirnya kami harus menyentuh TPP,” ujarnya.
-
Ida berharap pemkot menyiapkan solusi strategis bagi pengurus panti yang selama ini sangat bergantung dari dana pemerintah.
-
“Karena dipercaya masyarakat, kami harus siap menjalankan fungsi dengan fasilitas lengkap atau kondisi serba kekurangan,” ujarnya.
-
"Jadi pendapatan mereka sama sekali tidak boleh diganggu gugat," ujarnya.
-
Untuk kegiatan uji publik, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tercatat dua kegiatan.
-
"Mau belanja infrastruktur atau apapun harus dikurangi jika tidak menyentuh kepentingan ekonomi langsung masyarakat," kata Isran.
-
Ia memberikan solusi alternatif agar dana bansos 2016 tidak dikosongkan anggarannya.
-
Untuk mobil operasional kita di Pemkot untuk sekarang beralih dulu ke Premium. Untuk menghemat anggaran.
-
Menurutnya, jika 5 atau 10 tahun yang lalu mindset pemerintah adalah enterpreneurship, tentunya Balikpapan tidak akan bergantung dari dana pusat.
-
Jika itu dilakukan, baru kalangan DPRD akan duduk kembali satu meja melakukan pembahasan APBD-Perubahan 2016.
-
Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Balikpapan bersikap tegas, jika ditemukan ada sekolah memungut iuran siswa.
-
Imbasnya, ada penghentian tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan tahun anggaran 2016.
-
Kondisi keuangan Pemkot Balikpapan sedang defisit hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini berdampak ke dunia pendidikan.
-
APBD tahun anggaran 2017 yang hanya mencapai sekitar Rp 6 triliun memberi efek langsung pada dana Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC).
-
Direktur Pokja 30, Carolus Tuah, ikut mengomentari rencana keberangkatan Pemprov Kaltim ke luar negeri.
-
Namun, meskipun dirinya berada di kantor, Dayang tak bersedia ditemui untuk wawancara. Petugas serta ajudan di ruangan, memastikan hal tersebut.
-
Sementara untuk beasiswa lainnya, ditiadakan, seperti beasiswa umum serta beasiswa khusus kedokteran
-
Di saat APBD Perubahan 2016 belum dibahas dan diparipurnakan, Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim dijadwalkan terbang ke negeri kangguru.
-
Seharusnya Gubernur menyelesaikan lebih dulu tanggung jawabnya dalam pembahasan APBD-P 2016 dibanding kunjungan ke luar negeri.
-
Terkait kondisi keuangan Kaltim yang defisit, hal itu sudah menjadi pertimbangan Awang Faroek Ishak sebelum memutuskan berangkat ke Australia.
-
"Kan hasil pembahasan P-APBD itu ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD".
-
Hasto mengungkapkan, dana kas di Sekretariat DPRD Kaltim saat ini tidak mencukupi.
-
"Ya sampai ratusan miliaran. Itu dan TPP yang mau kita kurangi," tegas Dahri.
-
"Kalau toh juga nggak turun ya kita ajak puasa saja dulu. Tapi Insyaa Allah ada solusi lah".
-
Hanya saja, bukan berarti alokasi dana hibah KONI Kaltim dianggap aman.
-
"Tapi saya yakin, pengusaha Nahdliyin punya etika dan moralitas dalam mendobrak," tutur Bere.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
