TOPIK
Pemangkasan Dana Transfer Daerah
-
Pemprov tengah berupaya mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum produktif untuk meningkatkan PAD
-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah melakukan simulasi penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana.
-
Efisiensi APBD Kaltim tahun 2026 bisa terjadi setelah adanya rencana pemerintah pusat memangkas lebih separuh dana
-
Ketua DPRD Kaltim menyoroti ketimpangan fiskal antara kontribusi besar Bumi Etam bagi negara dengan minimnya perhatian pusat untuk pembangunan daerah
-
Pemkot Balikpapan bersiap menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan strategi anggaran agar layanan publik tetap terjaga
-
Baharuddin, pemerintah pusat memang mendorong daerah agar menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan produk hukum.
-
Daftar pernyataan Gubernur, Bobby Nasution, Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud usai temui Menkeu Purbaya protes pemangkasan dana TKD
-
Wabup Kutai Timur Mahyunadi mengajak warganya lebih serius membangun daerah di usia ke-26, bukan lagi bersenang-senang, tapi bekerja dan mandiri
-
Belasan Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud protes Menkeu soal TKD. Mendagri minta jangan resisten dan pesimis
-
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa dana transfer dari pusat ke Balikpapan mengalami pengurangan drastis
-
Perbandingan rincian dana transfer pusat ke Kaltim 2025 dan rincian penerimaan 2026, Pemprov Kaltim bakal kalkulasi ulang dan evaluasi anggaran 2026.
-
Seno Aji tetap pegang janji, Gratis Pol dan Jospol jadi prioritas meski TKD Kaltim anjlok
-
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim membuka peluang besar bagi daerah penyangga untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD
-
DPRD Kaltim desak Pemprov segera berinovasi menggali sumber PAD baru yang kreatif dan berkelanjutan menyusul pemotongan dana transfer daerah 2026
-
Pengamatan kebijakan Publik Universitas Mulawarman Samarinda memberikan pandangan, terkait isu pemotongan Dana Transfer ke Daerah pemerintah pusat
-
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah sebesar 75 persen dinilai sebagai tanda kembalinya sistem pemerintahan sentralistik
-
DPRD Kaltim melalui badan anggaran menunggu pembahasan kembali APBD 2026 pasca terimbas pemotongan dana bagi hasil
-
Pemprov Kaltim menghadapi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Namun, program Gratispol dan Jospol dipastikan tetap jadi prioritas
-
Pemkab Kutim tengah menggodok susunan alokasi anggaran tahun 2026 sesuai dengan TKD yang terbaru.
-
Kekhawatiran terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat semakin nyata.
-
Menteri Keuangan, Purbaya pangkas TKD 2026 karena fiskal terbatas, janji kembalikan jika ekonomi pulih.
-
Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Masud usai bertemu Menkeu Purbaya perjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH).
-
Pemerintah Pusat berencana memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan pada 2026.
-
Termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Daftar 18 Gubernur seluruh Indonesia yang protes Menkeu Purbaya soal pemotongan dana transfer ke daerah
-
Berikut hasil pertemuan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (7/102025). Gubernur Kaltim keberatan pemotongan DBH.
-
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud bersama dengan gubernur dari provinsi lainnya menghadap Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
-
Kabar penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026 kian menyeruak di Kalimantan Timur.
-
Sesuai informasi dari pusat, besar nilai APBN 2026 yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, transfer ke daerah.
-
Isu yang beredar di kalangan pejabat, ternyata memang benar, bahwa besaran pemotongan hingga 50 persen.
-
Sekda Kutim jawab kritikan DPRD terkait dominasi belanja pegawai dalam APBD Perubahan 2025, TPP ASN disesuaikan fiskal daerah